Studi kasus
Studi kasus keuangan
Lembaga pendidikan mengatur uangnya dengan cara yang berbeda-beda. Inilah kasus yang sering ditemui dan cara Santrinesia menanganinya.
Tiga asrama, masing-masing dengan rekening dan SPP sendiri.#
Tiap asrama menjadi lembaga kesiswaan dengan rekening, biaya, dan bendaharanya sendiri. Tagihannya hanya mengenai peserta didik yang tinggal di asrama itu. Bendahara asrama menerbitkan tagihan sekali atau bulanan sendiri, dan wali tetap melihat semua tagihan anaknya di satu portal. Langkah lengkapnya ada di Satu madrasah, yayasan, atau lembaga pendidikan (Skenario 5).
Satu bendahara pusat memegang semua asrama dan lembaga.#
Bendahara tanpa wilayah tugas lembaga memegang semua buku beserta laporan gabungannya. Bisa juga satu bendahara untuk beberapa asrama saja, tanpa MTs. Bendahara lembaga atau asrama tetap bekerja di bukunya masing-masing, sementara bendahara pusat melihat dan mengurus semuanya.
Anak guru dipotong 50%, saudara kandung 10%.#
Aturan potongan bernama diterapkan otomatis saat tagihan terbit. Yang tidak boleh ditumpuk diambil yang terbesar; yang boleh ditumpuk ditambahkan, dengan batas nominal bila perlu. Beasiswa penuh langsung melunasi tagihannya, dan potongan yang sudah berakhir tidak berlaku lagi.
Wali meminta mencicil tagihan yang besar.#
Tagihan dipecah menjadi beberapa termin dengan DP. Pemecahan perlu persetujuan admin, dan jumlah piutangnya tetap sama.
Wali membayar untuk dua anak sekaligus.#
Satu pembayaran dibagi ke tagihan tertua kedua anak dan tercatat per anak. Wali juga bisa memilih tagihan mana yang dibayar dulu.
Wali mentransfer ke rekening lembaga yang keliru.#
Pembayaran tetap lunas, dan utang antar-lembaga tercatat otomatis di kedua buku sampai bendahara melunasinya.
Listrik dibayar yayasan, tetapi dipakai semua lembaga.#
Biaya bersama dibagi tiap bulan menurut jumlah peserta didik atau persentase tetap, dan tercatat sebagai piutang antar-lembaga.
Dana BOS dan wakaf tidak boleh dipakai untuk sembarang belanja.#
Dana terikat hanya membiayai akun beban yang dicentang untuknya. Gaji yang dibayar dari BOS ditolak bila kas BOS tidak cukup.
Telat membayar SPP dikenai denda.#
Denda ditagih sekali setelah sekian hari lewat jatuh tempo, sebagai jenis biaya tersendiri. Tidak pernah ada denda atas denda.
Jajan peserta didik di kantin dibatasi.#
Lembaga pendidikan menetapkan batas belanja per minggu dan per bulan. Batas harian bisa dibuat lebih ketat per peserta didik, juga oleh wali bila lembaga pendidikan mengizinkan.
Wali kelas dan kepala madrasah mendapat tunjangan.#
Tunjangan diberikan per jabatan, per wali kelas, atau per tingkat, dan hanya sampai ke pegawai yang memegangnya. Pegawai yang masuk atau keluar di tengah bulan digaji sesuai hari kerja.
TU menyiapkan gaji, Bendahara menyetujui dan membayar.#
Setiap bulan, bagian kepegawaian (TU) membuat penggajian di Pegawai › Gaji: pilih bulan, tekan Buat penggajian, lalu periksa slip dan ubah baris yang perlu. Bendahara yang berwenang penuh menggaji: ia memeriksa slip, menekan Setujui, lalu Bayar. Pembayaran tercatat di buku kas tiap lembaga. Petugas lain yang hanya melihat daftar pegawai (misalnya sarana prasarana) tidak melihat gaji siapa pun. Draf gaji yang belum disetujui boleh dihapus; gaji yang sudah disetujui dan slipnya tidak pernah dihapus. Urutannya: TU membuat penggajian dan memeriksanya, lalu "Kirim ke bendahara" (bisa "Tarik kembali" selama belum disetujui). Bendahara melihat "penggajian menunggu diperiksa" di Beranda, lalu Setujui & kunci, lalu Bayar. Superadmin yang memegang keduanya juga menekan Kirim dulu.
Masih bingung? Chat tim Santrinesia lewat tombol WhatsApp di pojok halaman.