Studi kasus
Studi kasus pengurus dan pengaturan
Siapa boleh melihat apa, dan kata apa yang dipakai, berbeda di setiap lembaga pendidikan. Inilah kasus yang sering ditemui dan cara Santrinesia menanganinya.
Pembina asrama putri hanya boleh melihat peserta didik putri.#
Wilayah tugas peran berlapis: lembaga, asrama atau kelas, dan putra/putri.
Guru seharusnya hanya melihat peserta didik kelas yang ia ajar.#
Itu bawaannya: guru melihat peserta didik kelas yang ia ajar dan walikan, pengampu tahfidz halaqahnya, pembina asramanya. Yang terlihat mengikuti tugas mengajar dan pembinaan, dan bisa diubah per peran atau per orang.
Kami punya jabatan yang tidak ada di daftar peran.#
Peran baru disusun dari daftar izin. Perubahannya berlaku pada permintaan berikutnya dan tercatat di audit.
Pengajuan dana harus disetujui pimpinan dulu.#
Alur persetujuan ditentukan lembaga pendidikan, termasuk memakai peran buatan sendiri.
Di lembaga pendidikan kami SPP disebut SPP dan pembina disebut pembina.#
Istilah diganti sekali dan panel, portal wali, pendaftaran PSB, website, email, serta ekspor Excel mengikutinya, termasuk peserta didik menjadi siswa atau lembaga pendidikan menjadi madrasah.
Kami lembaga pendidikan salaf; kebiasaannya beda dengan lembaga pendidikan modern.#
Pilihan model lembaga pendidikan (Pengaturan › Model lembaga pendidikan & contoh pengaturan) memasang istilah, jenis izin, kegiatan, dan kategori pelanggaran contoh sebagai titik awal, lalu semuanya bisa diubah.
Semua pengurus wajib memakai verifikasi dua langkah.#
Satu sakelar mewajibkan 2FA untuk semua pengurus lembaga pendidikan.
Satu guru mengajar di dua lembaga pendidikan.#
Satu login untuk beberapa lembaga pendidikan. Ia memilih lembaga pendidikan saat masuk, dan data tiap lembaga pendidikan tetap terpisah.
Email ke wali MTs dikirim dari alamat MTs sendiri.#
Lembaga yang punya akun email sendiri mengirim pesan tentang peserta didiknya dari akun itu; lembaga lain memakai akun yayasan.
Masih bingung? Chat tim Santrinesia lewat tombol WhatsApp di pojok halaman.